Komitmen Tingkatkan Mutu Layanan, Dikbud Merangin Terima Penilaian Ombudsman RI
Balairakyat.id,-
Merangin — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin mendapat kunjungan tim penilai dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, beberapa waktu lalu.
Kegiatan penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berjalan sesuai dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, tim Ombudsman melakukan peninjauan langsung pada beberapa unit layanan, termasuk layanan administrasi pendidikan serta layanan informasi publik. Penilaian mencakup ketersediaan standar pelayanan, sarana prasarana pendukung, inovasi layanan, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.
Plt, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin, Juhendri,.S.Pdi menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan menjadikannya sebagai momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Dengan adanya penilaian dari Ombudsman, kami dapat mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki dan meningkatkan aspek pelayanan agar semakin optimal,”kata Juhendri selaku Plt Kadis Dikbud Merangin beberapa waktu lalu.
Menurutnya, hingga saat ini pelayanan kepada masyarakat terus berjalan dengan baik di instansinya. Apapun keperluan masyarakat dilayani secara maksimal begitu juga dengan para pemangku pendidikan.
“Kami terus mengevaluasi kinerja staff jajaran dalam hal pelayanan kepada masyarakat, mana yang bagus kita tingkatkan mana yang kurang kita perbaiki,”ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi mengapresiasi upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Merangin, serta mendorong agar peningkatan mutu pelayanan dilakukan secara konsisten dan terukur.
Penilaian pelayanan publik ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.
(yazdi)
